Jurnalisme Anti Kolonialisme

Oleh; Fahruddin Fitriya

Sangat penting mengenal bahasa, karena bahasa bukan saja alat pemersatu tapi juga pembentuk “Nation” itu sendiri. Pers atau bacaan telah mengambil peran pertama kali pada hal ini, karena perannya yang telah menggugah kesadaran kaum terjajah dan mengenalkan pertama kali basaha melayu. Seperti yang dijelaskan Takashi Shiraishi, dalam “An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926”, bahwa pergerakan anti kolonialisme mengenal beberapa tahapan pada awalnya, yaitu bacaan dan Pers, vergadering dan Pemogokan, serta aksi politik dan partai. Maka, menarik untuk mendiskusikan kehadiran bacaan dan pers dalam konteks perjuangan anti-kolonialisme di Indonesia.

Koran Sebagai Pembentuk Kesadaran Nasional (Jurnalisme Anti Kolonialisme Bag. I)

Koran Memasuki abad 20, sebuah zaman baru dalam politik kolonial, yakni zaman etis, sedang dimulai. Tentu saja semangat utama dari zaman baru ini adalah modernitas, yang menurut pribumi adalah kemajuan, yakni sebuah perkembangan yang tetap harus dibawah pengaruh dan pengawasan bangsa kolonial. Pengalaman yang diperoleh kaum pergerakan dari sekolah dan gaya pendidikan kolonial bukan saja pengertian akan kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan modern, dan sekulerisme, tapi juga tumbuhnya “kesadaran nasional” sebagai bumiputra, dan mengejar bersama-sama kesetaraan dan kesejajaran dengan bangsa-bangsa lain. Mereka mulai mencari makna akan keberadaan mereka. Kaum muda yang terdidik di Ujung Pandang, Batavia, Bandung, Semarang, Solo, Jogjakarta, dan seluruh Hindia Belanda, sedang mencari dan berbagi gagasan tentang bangsanya. Sebelum menemukan nama “INDONESIA”, kaum muda ini sudah menemukan alat kelembagaan untuk mengungkapkan kesadaran “nasionalnya”, yaitu surat kabar atau Koran bumi-putera.

Pada awalnya, penerbitan surat kabar dan percetakan dimonopoli oleh pemerintah kolonial, kemudian diikuti oleh orang-orang tionghoa. Kaum pribumi sendiri ambi bagian didalamnya, pertama sebagai pekerja magang pada Koran-koran tersebut, setelah itu menjadi redakturnya, dan akhirnya dapat mendirikan Koran dan penerbitan sendiri. beberapa terbitan pribumi yang pertama kali, seperti Pewarta Prijaji, Retnodhoemillah, dll, tidak mengekpresikan kepentingan nasional tersebut, tapi lebih banyak berguna untuk kepentingan kolonial.

Pada tahun 1903, muncul jurnalis muda dan seorang pribumi, yaitu RM Tirtoadhisuryo, yang mendirikan Soenda Berita, dan kemudian merintis pendirian Medan Prijaji, pada tahun 1907. Medan priayi menjadi Koran terkemuka pada masa itu, dengan jumlah pelanggan 2000 orang pada awal 1911. meskipun menggunakan nama “medan priayi, surat kabar ini bukan menjadi alat kaum priayi; bangsawan, raja-raja, ataupun saudagar, tapi menjadi milik kaum terperintah. “Bangsa” kini mulai menemukan batas-batas yang jelas, dalam hal ini seperti diungkap Tirtoadhisuryo sebagai “anak negeri” hindia belanda. R.M. Tirto Adhi Soerjo, meminjam istilah Pramoedya, adalah "kenyataan hulu" atau kenyataan historis yang merupakan cikal bakal dari "kenyataan hilir" tokoh Minke dalam tetralogi Pramoedya. Dalam tetralogi keempat, Rumah Kaca, disebutkan oleh sang pencerita orang pertama, Jacques Pengemanan, bahwa Minke bukan nama yang diberikan ayahnya. Inisial Minke sebenarnya Raden Mas Tirto Adhi Soerjo.

Menurut Pram, "Sarekat Priyayi" merupakan peletak dasar bahasa Melayu sebagai alat komunikasi nasional. Cikal bakal bahasa Indonesia tersebut disebarluaskan melalui organ surat kabar Sarekat Priyayi, Medan Priyayi. Tentang hal itu, Robert Templer dalam Prospect Magazine berkomentar, "Tirto Adi Suryo, a pioneer of Indonesian journalism in the first decade of this century and an important figure in the development of nationalism."

Koran dan Pergerakan anti Kolonial (Jurnalisme Anti Kolonialisme Bag. II – Selesai)

Beberapa tokoh pegerakan, terutama sekali pada masa awal, merupakan seorang jurnalis. Misalnya E.D dengan De Expres, Mas Marco dengan Doenia Bergerak, Sneevlit dengan De Volharding, dan Haji Misbach dengan Medan Moeslimin-nya. Tapi tampilnya Koran dalam kancah pergerakan anti colonialism bukan karena kebetulan pengelolahnya adalah aktifis, tapi karena Koran telah menjadi organ perjuangan yang mengambil tempat penting dalam pertarungan gagasan. Sejak awal, Marco berkehendak memunculkan “perang suara” melalui Doenia Bergerak. Marco bersuara lantang mengeritik pengaruh aristokrat dan pedagang batik di dalam tubuh organisasi SI, terutama Tjokro dan H. Samanhudi. Demikian pula, dengan kritiknya terhadap D.A Rinkes, penasehat urusan bumiputera, karena begitu banyak membantu Tjokro dalam mempebesar pengaruh di SI.

Ketika vergadering dan pemogokan sudah mengambil tempat dan berlansung dimana-mana, Koran dan terbitan selalu diselipkan ditengah-tengah massa sebagai pegangan. Ibaratnya, tak lengkap mendengar pidato-pidato politik dari para tokoh pergerakan, tanpa menyimak fikiran-fikiran dan tulisannya. Silang pendapat, pertentangan gagasan, antar tokoh pergerakan ataupun dengan kolonial, dapat dibaca kaum bumiputra dari Koran-koran pergerakan. Dari situ, keingin-tahuan rakyat semakin besar, dan hampir setiap vergadering dan rapat-rapat umum pergerakan selalu disesaki oleh rakyat, sekedar untuk mendengarkan pidato dan debat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa koran pergerakan mengambil posisi berfihak pada perjuangan anti-kolonial, dan tidak mentoleransi sikap kompromi terhadap kebijakan penjajah. Medan moeslimin misalnya, yang selain mengeritik kebijakan kolonial, juga menggunakan gambar kartun untuk menyindir para bangsawan yang menjadi kaki tangan kolonial. Demikian pula dengan Tjipto yang menyerang kekuasaan sunan dalam Koran Penggoegah dan Volksraad. Tjipto menganggap, bahwa Amangkurat II dan keturunannya adalah budak-budak VOC berikut penggatinya, Negara Hindia Belanda. Sudah barang tentu, serangan Tjipto kepada Sunan do Volksraad dan Penggoegah , merupakan pembeberan politik paling menghancurkan dari yang pernah dilakukan terhadap mandulnya politik dan kememahan sultan.

Ketika ISDV muncul, peranan Koran sebagai alat propaganda semakin menempati ruang dalam pergerakan. VSTP menerbitkan majalah bernama ‘Si Tetap’ sampai mencapai 15.000 eksemplar, dengan memperkenalkan ajaran ilmu pengetahuan tentang sosialisme. Dalam hal ini, masalah yang diangkat bukan hanya seputar perundangan kolonial yang merugikan buruh, tapi juga aspek-aspek dari relasi produksi kapitalis yang menghisap pekerja.

pada tahap ini, peran Koran sebagai pembentuk kesadaran “nation” telah meningkat menjadi pergerakan, dan Koran menjadi bagian dari pergerakan itu sendiri. dalam fase ini, Koran telah mewadahi beberapa hal; pertama, sebagai media menyampaikan kebusukan-kebusukan dan ketertindasan dibawah penindasan kolonial, maupun sisa kekuasaan feudal yang cenderung memihak kepada Belanda. Kedua, mewadahi perdebatan diantara kalangan pergerakan, berupa pandangan-pandangan soal isu-isu politik dan prinsip-prinsip perjuangan. Ketiga, mendorong politisasi dan radikalisme rakyat, selain melalui vergadering, juga mulai dimassalkannya terbitan dan Koran-koran pergerakan.

#Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Sastra Pendar Pena#

Pengelolaan Batu Bara

Carut marut industri batu bara dan amanat pasal 33 UUD 45

*Fahruddin Fitriya

Jika kita melihat dari tahun ke tahun peran batubara sebagai sumber daya energi selalu mengalami peningkatan dan kita bersama ketahui bahwa batubara merupakan salah satu sumber daya energi yang sangat strategis bagi pembangunan negeri ini dalam jangka panjang. Betapa tidak, pada level global, sumber daya alam yang berasal dari endapan senyawa organik karbonan dan terbentuk dari sisa tumbuh-tumbuhan selama jutaan tahun ini perlahan tapi pasti dapat menggeser natural resources lainnya, seperti minyak, sebagai sumber utama energi dunia.  International Energy Agency (IEA) memprediksi konsumsi batubara dunia akan tumbuh rata-rata 2,6% per tahun pada periode 2005-2015. Kini, batubara telah menjadi pemasok energi kedua terbesar setelah minyak dengan kontribusi 26% dari total konsumsi energi dunia.  Kontribusi ini diprediksi akan meningkat menjadi 29% pada 2030.

Dari perhitungan diatas Kontribusi batubara bagi pembangkit listrik juga diperkirakan akan meningkat menjadi 46% pada 2030. Meningkatnya kontribusi batubara di masa kini maupun mendatang membuat komoditi ini memiliki nilai jual yang sangat besar, yang tentunya akan berdampak pula bagi  negara yang menjadi produsen komoditas tersebut, termasuk Indonesia.

Indonesia menjadi 7 besar penghasil batubara dan melihat kenyataan itu sudah semestinya Indonesia dapat mengakumulasikan profit ditengah menaiknya trend konsumsi batubara dunia. Pada tahun 2010 saja, Indonesia telah memproduksi 325 juta ton dan Kalimantan sendiri mempunyai andil yang teramat besar dari angka tersebut yaitu sebesar 220 juta ton. Sebanyak 160 juta ton diekspor, sementara 60 juta ton digunakan untuk berbagai industri dan pembangkit listrik di Jawa dan Sumatera (Kompas, 10/3) metrik batubara (Sumber : EIA; Economist Intelligence Unit). Output ini diperkirakan bertambah di tahun 2011 ini, ketika Indonesia berhasil merealisasikan produksi batubara sebanyak 150 juta ton pada semester pertama dan diprediksi akan meningkat hingga 370 juta ton pada akhir tahun 2011 (Sumber : Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia ). Peningkatan volume produksi ini terjadi ditengah trend konsumsi yang meningkat serta (ini yang terpenting) tingginya harga batubara internasional per Oktober 2011,  yakni sebesar 119,24 dollar AS per ton. Namun, apakah fakta-fakta obyektif terkait peningkatan nilai jual komoditi batubara tersebut memiliki korelasi dengan kualitas pembangunan ekonomi nasional serta  peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia? Pertanyaan tersebut layak diajukan mengingat batubara telah menjadi sumber daya bernilai strategis bagi negara dan terkait dengan  hajat hidup orang banyak.

Ironi ditengah Keberlimpahan

Sebagai salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional, pengelolaan industri  batubara mestinya mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan Negara atas sumber-sumber alam strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini juga termasuk orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai bukti dari nilai strategis  batubara dalam perekonomian nasional adalah peningkatan penerimaan negara dari industri batubara. Pada tahun 2008, penerimaan negara dari industri ini mencapai Rp 10,2 triliun, dan meningkat lagi hingga lebih dari Rp 20 triliun pada tahun 2009. Sebagai sumber energi, peran batubara sebagai salah satu pemasok energi bagi pembangkit listrik nasional semakin besar. Kini, sekitar  71,1% dari konsumsi batubara nasional dialokasikan untuk pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi rakyat serta industrialisasi nasional.

Tetapi, fakta memperlihatkan bahwa pengelolaan industri batubara di Republik ini seperti mengabaikan ‘titah’ pasal 33 UUD 1945. Padahal, pasal 33 UUD 1945 adalah warisan para founding fathers guna mengatur perekonomian nasional. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut tampak pada sektor hulu industri pertambangan batubara yang dikuasai oleh perusahaan swasta nasional, bukan oleh Negara atau perusahaan Negara (BUMN). Direktorat Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia mencatat bahwa 71,7% produksi batubara Indonesia dikuasai perusahaan swasta nasional, dan sisanya perusahaan asing. Korporasi swasta nasional tersebut diantaranya Bumi Resources Group (PT.Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin), Adaro, Berau Coal dan Indominco Mandiri. Sebagai catatan: meskipun kepemilikan saham dalam perusahaan-perusahaan tersebut didominasi oleh swasta nasional, namun skema investasi mereka kebanyakan penanaman modal asing (PMA).

Bila kita mencermati tiga ayat dalam pasal 33 UUD 1945 (pra-amandemen2002), kiprah pihak swasta nasional (maupun asing) dalam industri strategis negara sama sekali tidak dilarang. Namun, bila modal swasta nasional maupun asing sudah begitu dominan menguasai cabang-cabang produksi vital negara, hal itulah yang melanggar pasal 33 UUD 1945 secara substansial. Perlu dipahami, pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pikir para pendiri Negara yang menginginkan bangsa ini berjalan diatas rel sosialisme Indonesia yang berasas kekeluargaan dengan tujuan: Masyarakat adil dan makmur. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta seluruh perangkatnya dibentuk  untuk menjalankan amanat itu demi tercapainya tujuan nasional. Sementara perusahaan  swasta yang sedari awal didirikan dengan maksud mencari profit sebesar-besarnya tidaklah dapat dipercaya untuk mengelola sumber-sumber ekonomi strategis negara demi kemakmuran rakyat.

Akibat dari penguasaan pihak swasta terhadap industri batubara nasional ialah alokasi dari hasil operasi  produksi tambang yang sangat minim bagi kepentingan nasional. Sudah menjadi rahasia umum, bila sebagian besar hasil produksi batubara nasional diekspor ke negara-negara lain semacam Jepang, India, Taiwan dan Tiongkok. Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari total realisasi produksi batubara nasional pada semester pertama 2011 yang mencapai 150 juta ton, sekitar 121 juta ton ‘dilempar’ ke luar negeri alias diekspor. Ini berarti sekitar 80% dari ouput produksi batubara nasional di semester awal tahun ini diperuntukkan bagi kepentingan negara-negara lain, bukan kepentingan nasional.

Sungguh ironis! Data World Coal Institute pun menunjukkan, sejak tahun  2004 Indonesia telah menjelma menjadi  eksportir batubara thermal (thermal coal) terbesar dunia, ketika rakyat dan industri nasional sedang membutuhkan banyak batubara jenis tersebut guna menggerakkan pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) demi memenuhi kebutuhan akan suplai listrik. Besarnya jumlah batubara yang diekspor dari Indonesia disebabkan oleh tingginya harga batubara internasional, yang kemudian menggoda para pelaku industri batubara swasta nasional untuk mengejar profit dengan mengekspor hasil produksinya ke pasar internasional.

Selain alokasi hasil produksi yang teramat minim bagi kebutuhan nasional, dominasi modal swasta dalam industri  batubara yang sepi dari kontrol negara juga mengancam penerimaan negara dari sektor bisnis ini. Kasus ‘pengemplangan’ royalti  oleh beberapa perusahaan batubara yang sebagian berada dalam naunganBumi Resources Group beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi negara untuk tidak melalaikan tugasnya mengontrol pengelolaan sumber alam yang vital bagi kepentingan bangsa.

Bila negara konsisten melaksanakan pasal 33 UUD 1945, tentu industrialisasi nasional demi tercapainya kemakmuran rakyat tak akan menjadi sebatas impian. Hal ini karena melimpahnya cadangan batubara di negeri ini. Merujuk pada data World Energy Council, Indonesia memiliki cadangan batubara terbukti sebesar 4,3 miliar ton. Sementara jumlah ini  akan lebih besar bila cadangan yang belum terbukti turut disertakan dalam penghitungan tersebut, mengingat banyak daerah yang diprediksi masih menympan banyak sekali cadangan batubara namun belum tersentuh eksplorasi, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Tetapi berbagai fakta ironis yang telah penulis uraikan memaksa kita untuk tetap bermimpi akan terwujudnya industrialisasi nasional, yang sangat membutuhkan suplai listrik dalam skala cukup dan tarif yang tak terlalu tinggi. Belum lagi bila kita tinjau pula kerugian yang diderita masyarakat dan dunia industri akibat seringnya pemadaman listrik oleh PLN di berbagai tempat di negeri ini akibat kekurangan bahan bakar utama bagi pembangkit listrik, yakni batubara!

Konsistensi dan Peran  Negara

Dapat disimpulkan bahwa problem terbesar dalam pengelolaan industri batubara negeri ini adalah begitu dominannya peran swasta serta minimnya peran Negara. Minimalitas peran negara terjadi akibat inkonsistensi otoritas negara ini dalam melaksanakan pasal 33 UUD 1945. Memang telah ada kebijakan negara terkait pemenuhan kebutuhan domestik akan batubara atau Domestic Market Obligation(DMO) yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.34 tahun 2009. Dalam permen tersebut, seluruh  pelaku industri batubara di Indonesia wajib mengalokasikan  35% hasil produksinya ke pasar dalam negeri. Namun, lihat kembali prosentase angka yang diwajibkan pemerintah tersebut, yakni 35%, berarti 65% dari hasil produksi masih dapat diekspor, yang berarti prosentase terbesar dari keseluruhan total produksi. Terlihat betapa negara bagaikan  “malu-malu” menggunakan kewenangannya demi kepentingan nasional.

Batubara, sebagaimana sumber daya energi lainnya yang terkandung di ‘perut bumi’ merupakan aset berharga bagi bangsa ini guna menyokong tercapainya kemakmuran rakyat seperti yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945. Sudah seharusnya Negara mengambil alih kontrol atas industri batubara nasional dari hulu hingga hilir dengan bersandarkan pada pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, tetapi tanpa menafikan peran pihak swasta tentunya. Hal ini sangat dibutuhkan demi pemulihan kedaulatan rakyat akan sumber daya alam yang telah tergerus sekian lama.

*Alumnus Balitbang DPP LMND

Palangka Raya, 15/11 2011